HomeLegalitas Kayu Indonesia Diakui Uni Eropa

Jakarta, 15 November 2016
 

 

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mengatakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK) yang digunakan sebagai sistem jaminan legalitas kayu Indonesia telah diakui oleh negara-negara di Uni Eropa (UE).

Hal ini dibuktikan dengan perjanjian kerja sama perdagangan kayu antara Indonesia dan Uni Eropa yang dimulai pada Selasa, 15 November 2016.

"Pengakuan atas SVLK merupakan keberhasilan sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk dapat secara konsisten melaksanakan SVLK secara kredibel dan akuntabel," ujar Dinamisator Nasional JPIK, Muhamad Kosar dikutip dari Antara, Selasa (15/11/2016).

Dia mengatakan setelah melalui proses 14 tahun dalam pengembangan sistem dan sembilan tahun proses perjanjian kerjasama sukarela (Voluntary Partnership Agreement/VPA) dengan Uni Eropa, Indonesia akhirnya menjadi negara pertama di dunia yang menerima lisensi FLEGT.

Dia mengatakan, melalui skema ini, produk kayu Indonesia yang bersertifikat SVLK tidak perlu lagi melalui proses uji tuntas (due diligence) dan secara otomatis akan masuk melalui jalur hijau (green lane) kepabeanan negara tujuan di Uni Eropa.

Namun demikian, katanya, Indonesia harus tetap bekerja keras untuk menjaga kredibilitas sistem dengan menunjukan keseriusan dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan SVLK.

Berbagai laporan pelanggaran yang disampaikan pemantau independen seperti temuan bentuk-bentuk mal-administrasi, modus pemalsuan lisensi dan penipuan melalui praktek pinjam bendera harus ditindaklanjuti melalui penegakan hukum yang efektif.

Selain itu, penguatan standar SVLK melalui perbaikan berbagai regulasi juga penting dipastikan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari dan berkeadilan.

Menurut dia perkembangan saat ini patut diapresiasi dan dibaca sebagai keseriusan seluruh pihak di Indonesia terhadap upaya mereformasi sektor kehutanan yang sarat ilegalitas dan korupsi.

"Meskipun sistem ini belum sempurna tapi inisiatif ini telah memaksa berbagai pihak untuk melakukan perbaikan dan menunjukan akuntabilitasnya, yang dalam jangka panjang akan berdampak pada membaiknya tata kelola kehutanan," kata dia.

SVLK merupakan satu-satunya sistem yang diterapkan secara wajib untuk menangani peredaran dan perdagangan kayu ilegal serta perusakan hutan, dimana sistem ini dibangun dengan melibatkan para pihak.

"Melalui skema ini, seluruh pelaku usaha perkayuan dan perdagangannya diaudit untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku," kata Kosar.

Faith Doherty Forest Campaign Leader EIA mengatakan, pihak Uni Eropa semestinya menanggung beban yang sama dengan Pemerintah Indonesia.

"Negara-negara Uni Eropa wajib hanya menerima kayu legal. Selain itu, Uni Eropa harus terus melakukan penguatan pelaksanaan EU Timber Regulation dan memastikan pengawasan dan penegakan hukum serta tindak lanjut terhadap informasi perdagangan kayu ilegal ke Uni Eropa, termasuk yang dilaporkan oleh pemantau independen," pungkas dia.


(SAW)

 

indopos.co.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus memperjuangkan pengakuan sertifikat legalitas kayu (S-LK) yang diterbitkan berdasarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Adapun sertifikasi tersebut akan diakui sebagai lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) oleh Uni Eropa.

Momen ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mendominasi pasar produk kayu tropis untuk diekspor ke pasar Eropa. ”Dengan pengakuan itu, produk kayu Indonesia tak perlu lagi melewati prosedur uji tuntas yang akan memakan waktu dan biaya untuk masuk pasar Eropa,” ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK Putera Parthama di Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2016 di Jakarta.

Saat ini, Indonesia menguasai sekitar 40 persen pangsa pasar kayu tropis di Eropa. Sejak Januari 2013-Desember 2015, jumlah ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa pun meningkat. Yakni, mencapai USD 211,9 juta atau 9,23 persen dari total yang mencapai USD 22,5 miliar.

Sebelumnya, pengakuan SLK sebagai lisensi FLEGT sempat terhambat dengan terbitnya Permen Perdagangan No.89 Tahun 2015. Yakni, berkenaan tentang pengecualian produk-produk furnitur dari kewajiban SVLK. ”Padahal ini mampu mengawasi produk kayu dari hulu ke hilir,” tutur Putera.

Pihaknya menyatakan bahwa Permendag tersebut sedang dalam tahap evaluasi, antara KLHK, Kemendag, dan Kementerian Perindustrian. ”Kami terus lakukan komunikasi intensif dan berharap bisa segera direvisi,” tambahnya. (lus/sof)

- See more at: http://www.indopos.co.id/2016/03/saatnya-mebel-ri-kuasai-pasar-eropa.html#sthash.h0x70vlT.dpuf

indopos.co.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus memperjuangkan pengakuan sertifikat legalitas kayu (S-LK) yang diterbitkan berdasarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Adapun sertifikasi tersebut akan diakui sebagai lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) oleh Uni Eropa.

Momen ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mendominasi pasar produk kayu tropis untuk diekspor ke pasar Eropa. ”Dengan pengakuan itu, produk kayu Indonesia tak perlu lagi melewati prosedur uji tuntas yang akan memakan waktu dan biaya untuk masuk pasar Eropa,” ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK Putera Parthama di Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2016 di Jakarta.

Saat ini, Indonesia menguasai sekitar 40 persen pangsa pasar kayu tropis di Eropa. Sejak Januari 2013-Desember 2015, jumlah ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa pun meningkat. Yakni, mencapai USD 211,9 juta atau 9,23 persen dari total yang mencapai USD 22,5 miliar.

Sebelumnya, pengakuan SLK sebagai lisensi FLEGT sempat terhambat dengan terbitnya Permen Perdagangan No.89 Tahun 2015. Yakni, berkenaan tentang pengecualian produk-produk furnitur dari kewajiban SVLK. ”Padahal ini mampu mengawasi produk kayu dari hulu ke hilir,” tutur Putera.

Pihaknya menyatakan bahwa Permendag tersebut sedang dalam tahap evaluasi, antara KLHK, Kemendag, dan Kementerian Perindustrian. ”Kami terus lakukan komunikasi intensif dan berharap bisa segera direvisi,” tambahnya. (lus/sof)

- See more at: http://www.indopos.co.id/2016/03/saatnya-mebel-ri-kuasai-pasar-eropa.html#sthash.h0x70vlT.dpuf

indopos.co.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus memperjuangkan pengakuan sertifikat legalitas kayu (S-LK) yang diterbitkan berdasarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Adapun sertifikasi tersebut akan diakui sebagai lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) oleh Uni Eropa.

Momen ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mendominasi pasar produk kayu tropis untuk diekspor ke pasar Eropa. ”Dengan pengakuan itu, produk kayu Indonesia tak perlu lagi melewati prosedur uji tuntas yang akan memakan waktu dan biaya untuk masuk pasar Eropa,” ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK Putera Parthama di Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2016 di Jakarta.

Saat ini, Indonesia menguasai sekitar 40 persen pangsa pasar kayu tropis di Eropa. Sejak Januari 2013-Desember 2015, jumlah ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa pun meningkat. Yakni, mencapai USD 211,9 juta atau 9,23 persen dari total yang mencapai USD 22,5 miliar.

Sebelumnya, pengakuan SLK sebagai lisensi FLEGT sempat terhambat dengan terbitnya Permen Perdagangan No.89 Tahun 2015. Yakni, berkenaan tentang pengecualian produk-produk furnitur dari kewajiban SVLK. ”Padahal ini mampu mengawasi produk kayu dari hulu ke hilir,” tutur Putera.

Pihaknya menyatakan bahwa Permendag tersebut sedang dalam tahap evaluasi, antara KLHK, Kemendag, dan Kementerian Perindustrian. ”Kami terus lakukan komunikasi intensif dan berharap bisa segera direvisi,” tambahnya. (lus/sof)

- See more at: http://www.indopos.co.id/2016/03/saatnya-mebel-ri-kuasai-pasar-eropa.html#sthash.h0x70vlT.dpuf
Sumber : http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/VNxJQmyk-legalitas-kayu-indonesia-diakui-uni-eropa - 15 November 2016
 
 
 
advertising 8