HomeTentang Kami

Multi Stakeholder forestry Programme

Sejak tahun 2000, Department for International Development (DFID) mendukung Indonesia untuk memperbaiki tata laksana sektor kehutanan melalui kegiatan Multistakeholder Forestry Programme (MFP) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dukungan dilanjutkan dengan fase kedua pada 2007 yang berfokus pada pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam rangka mendukung Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Pada April 2014, fase ketiga atau disebut MFP3 disepakati melalui Letter of Agreement yang ditandatangani oleh Sekretaris Jendral Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia dan Direktur Jendral DFID. Program ini bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia dalam peningkatan tata laksana kehutanan dan memperkuat hasil-hasil yang sudah dicapai pada kedua fase sebelumnya.
 
MFP3 dilaksanakan untuk mendukung pengembangan industri kehutanan berbasis komunitas yang efektif dari sisi hukum dan teknis yang bisa melengkapi produksi industri kehutanan, mengurangi degradasi dan deforestasi hutan, memperbaiki kejelasan tenure, meningkatkan kehidupan masyarakat, melindungi ekosistem kehutanan lingkungan, serta mitigasi perubahan iklim.

Visi MFP3 adalah untuk mendukung peningkatan tata laksana kehutanan yang akan mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan, meningkatkan konservasi keanekagaman hayati, dan memperkuat perlindungan ikim yang akan mengurangi emisi dari berbagai praktek alih guna lahan dan kehutanan.
MFP3 memiliki tigabidang kerja: 

•    Bidang Kerja 1 – Legalitas Kayu

Bidang kerja Legalitas Kayu bertujuan agar pelaku usaha kehutanan memastikan legalitas kayu dengan mengadopsidan mendukung ekspor berkelanjutan ke pasar yang legal. Bidang kerja ini memiliki berbagai capaian teknis, antara lain dukungan peningkatan kapasitas untuk pemangku kepentingan terkait SVLK, peningkatan kesadaran publik terkait V-Legal dan SVLK, penelitian mengenai metodologi yang tepat untuk penilaian dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari Voluntary Partnership Agreement (VPA), serta membantu Kemenhut menyiapkan evaluasi berkala seperti yang diatur dalam VPA.

Kegiatan bidang kerja ini meliputi:

  • Peningkatan nilai ekspor produk bersertifikasi SVLK oleh pelaku usaha kecil dan menengah
  • Dukungan terhadap implementasi Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) dan SVLK
  • Penguatan implementasi sistem SVLK dalam proses evaluasi tahunan
  • Penyempurnaan sistem database untuk produk hutan dan dokumentasi kayu di dalam Kementerian Kehutanan dan kementerian terkait lainnya
  • Penguatan kapasitas keahlian/kecakapan dari lembaga/organisasi/institusi dan universitas terkait SVLK
  • Penguatan kredibilitas SVLK melalui monitoring independen kehutanan
  • Identifikasi dampak pelaksanaan SVLK di bawah perjanjian FLEGT VPA terhadap komunitas, masyarakat hukum adat, dan industri
  • Penguatan kapasitas KPH untuk memfasilitasi proses sertifikasi SVLK
  • Fasilitasi perumusan kebijakan pengadaan yang berkelanjutan 

•    Bidang Kerja 2 – Pengembangan Kewirausahaan Kehutanan

Bidang Kerja inimemberikan dukungan kepada pemerintah daerah, masyarakat pemegang hak, dan pelaku sektor swasta kehutanan yang memproses kayu untuk mempercepat pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang efektif.

Kegiatan bidang kerja ini meliputi:

  • Survey terkait Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan (KAP) tentang SVLK
  • Fasilitasi pengembangan jaringan pelatihan nasional (termasuk Sistem Informasi Kliring)
  • Peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) untuk  SVLK, terutama skema Deklarasi Kesusaian Pemasok
  • Penguatan industri kecil, perusahaan, dan wirausaha kehutanan masyarakat untuk memiliki rencana usaha dan investasi
  • Penguatan forum multipihak di tingkat provinsi untuk mendukung implementasi SVLK
  • Fasilitasi sertifikasi usaha ataupun kelompok serta peningkatan kapasitas yang relevan
  • Dukungan untuk mendorong investasi dari pihak pemerintah dan non-pemerintah yang mendukung wirausaha kehutanan masyarakat
  • Penguatan kapasitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam bidang pengembangan kewirausahaan kehutanan masyarakat      

•    Bidang Kerja 3 – Akses Masyarakat Terhadap Sumber daya Hutan

Fokus Bidang Kerja 3 adalah membangun mekanisme yang menjamin akses kelompok komunitas terhadap sumber daya hutan dan kejelasan tenurial yang diakui oleh semua pihak termasuk pemerintah, sehingga mereka dapat berkontribusi terhadap pengembangan industri kehutanan, pasar nasional, dan target ekspor untuk produk kehutanan kayu.

Kegiatan bidang kerja ini meliputi:

  • Fasilitasi koordinasi mengenai isu Kesatuan Pengelolaan Kehutanan (KPH) dan tenurial.
  • Fasilitasi pengembangan KPH dalam bidang pengelolaan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan.
  • Fasilitasi penyusunan regulasi terkait KPH dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
  • Fasilitasi kelompok masyakarat sebagai mitra KPH.
  • Fasilitasi kesepakatan para pihak dalam penyusunan dan penerapan mekanisme standar untuk pemetaan partisipatif dan resolusi konflik.

Untuk mengaitkan ketiga Bidang Kerja tersebut serta memastikan bahwa setiap kegiatan saling melengkapi, MFP3 memiliki empat unit isu kerja lintas tema (cross cutting issues) sebagai berikut:

 •    Komunikasi

Tim Komunikasi akan mengembangkan strategi komunikasi dan manajemen pengetahuan, baik untuk program MFP3 secara umum, maupun untuk setiap bidang kerja dengan lebih rinci. Tim ini akan menghasilkan produk dan kegiatan komunikasi yang inovatif dan berkualitas, serta mengkoordinasikan sistem pengetahuan dan pembelajaran untuk memastikan adanya dokumentasi yang baik selama program berlangsung. Hal yang juga akan dilakukan adalah berjejaring dengan media nasional dan lokal, termasuk juga dengan jaringan sosial media seperti komunitas blogger dan industri kreatif.

Kegiatan tim ini meliputi:

  • Pengembangan skema dan promosi ‘Deklarasi Kesesuaian Pemasok’ dan bahan publikasi untuk Kewirausahaan Kehutanan dan Usaha Kecil Menengah.
  • Diseminasi materi SVLK, khususnya tentang  skema 'Deklarasi Kesesuaian Pemasok' kepada Penyuluh Kehutanan, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
  • Promosi untuk mengembangkan dan  memperluas akses pasar bagi kewirausahaan kehutanan masyarakat, termasuk unit usaha dari KPH dan UKM.
  • Fasilitasi komunikasi pasar terkait SVLK dan peningkatan kemampuan lobi ke pasar nasional dan internasional.
  • Fasilitasi dan dukungan aktivitas komunikasi Joint Implementation Committee (JIC).
  • Fasilitasi pengiriman pertama produk-produk berlisensi FLEGT.
  • Fasilitasi, pengembangan, dan pemeliharaan website.
  • Koordinasi dengan media dan jaringan jurnalis.

 •    Pelibatan Pemangku Kepentingan

Fokus Keterlibatan Pemangku Kepentingan adalah mendukung  kegiatan Bidang Kerja untuk menjamin efektivitas kegiatan lintas pemangku kepentingan guna memperkuat aspek multi pihak yang menjadi pendekatan utama MFP3.

Tim ini mengelola kegiatan lintas lembaga pemerintah tingkat nasional maupun lokal, sektor swasta, LSM, media, institusi akademik, dan KPH. Kegiatan tim ini meliputi:

  • Pemetaan wilayah target program termasuk pemetaan para pihak yang berpengaruh terhadap implementasi program MFP.
  • Membangun komunikasi dan kerjasama dengan para pihak yang memiliki kepentingan terhadap program, termasuk kerjasama dengan monitoring independen kehutananuntuk implementasi SVLK.
  • Kompilasi informasi dan kajian terkait Kewirausahaan Kehutanan.
  • Fasilitasi dialog multipihak untuk memperkuat KPH.

 •    Penelitian

Tim Penelitian mengelola dan merancang penelitian untuk ketiga Bidang Kerja, termasuk mobilisasi peneliti dan mengembangkan modul penelitian. Tim ini juga akan berjejaring dengan lembaga penelitian dan pelatihan yang relevan dengan MFP3.

Kegiatan tim ini meliputi:

  • Identifikasi kegiatan donor lainnya yang relevan dengan tujuan MFP
  • Analisis Politik Ekonomi
  • Analisis Pemangku Kepentingan dan Analisis Dampak Sosial (Safeguard)
  • Penelitian yang relevan dengan bidang kerja MFP3, termasuk SVLK, industri kehutanan skala kecil dan produksi berbasis komunitas, akses terhadap sumber daya hutan dan lahan oleh komunitas, dan KPH
  • Produksi Policy Briefs mengenai isu-isu yang relevan

 •    Monitoring,  Evaluasi, dan Pembelajaran

Fokus dari Monitoring,  Evaluasi, dan Pembelajaran (MEL) adalah untuk mengembangkan rancangan Monitoring dan Evaluasi untuk setiap  bidang kerja, setiap aktivitas, dan untuk program secara keseluruhan. Tim ini juga memberikan dukungan peningkatan kapasitas untuk mitra MFP dalam merancang sistem monitoring dan evaluasi, serta mengaitkannya dengan kerangka kerja MFP secara keseluruhan.Hasil dari tim ini dijadikan masukan bagi perbaikan pelaksanaan program dan perubahan rancangan kegiatan atau pendekatan program.

Kegiatan dasar tim Monitoring dan Evaluasi meliputi: pengumpulan data program, survey pengetahuan sikap dan praktek SVLK, analisis dampak sosial, dan pengembangan Project Management Software.

Lembaga eksekutif (Executing Agency) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Program MFP adalah Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan yang dipimpin oleh Dr. Ir. Rufi'ie, MSc.

Tim pelaksana program MFP3 meliputi:

 

 

 

 

    
advertising 8